Harga Tanah Uruk di Nganjuk Dinilai Memberatkan, Sopir Truk Ancam Turun ke Jalan

ARTIKATA, NGANJUK – Keputusan persatuan pengusaha tambang Nganjuk menetapkan harga tanah uruk sebesar Rp 250 ribu per rit untuk dump truk standar kecil (6-8 meter kubik) hingga April mendatang menuai gelombang protes besar dari para sopir dump truk, Sabtu.(08/02/2025).

Mereka menilai harga tersebut memberatkan dan tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Sebagai bentuk protes, ratusan sopir dari berbagai komunitas sopir truk siap menggelar aksi demonstrasi dengan mengerahkan massa hingga 500 sopir truk turun ke jalan

Sopir Menilai Harga Tidak Masuk Akal, Penghasilan Tercekik

Salah satu sesepuh sopir yang akrab disapa Darino (Pentul), mengungkapkan keresahannya atas kondisi yang semakin sulit bagi para sopir dump truk. Menurutnya, harga tanah uruk yang dijual oleh pihak tambang galian C tidak wajar

"Kami ini sudah capek diombang-ambing pihak tambang. Harga jual tanah uruk Rp 425–450 ribu, padahal jaraknya lebih jauh, contoh Loceret ke Ngangkatan atau ke Lengkong, kami makin sulit bertahan, apalagi sehari kadang hanya dapat satu rit. Untuk bayar angsuran truk saja kurang, bagaimana bisa mencukupi kebutuhan keluarga?" ujar Pentul.

Menurutnya, kondisi ini juga berdampak pada sektor lain, termasuk para petani yang kesulitan membeli tanah uruk karena kenaikan harga. Banyak sopir terpaksa membawa bekal seadanya, bahkan tidak makan karena pendapatan yang semakin kecil.

"Sebelumnya harga Rp 210 ribu, tiba-tiba naik jadi Rp 300 ribu tanpa pemberitahuan. Sekarang turun lagi jadi Rp 250 ribu, tapi tetap memberatkan kami. Keputusan ini diambil tanpa koordinasi dengan sopir," tegasnya.

Pentul juga mengungkapkan bahwa ada empat tambang utama di Nganjuk yang memberlakukan harga seragam, yaitu PT Aksa, PT TMKI, Genjeng, dan Gayu. Ia menuding bahwa kenaikan harga ini tidak adil dan hanya menguntungkan pihak tambang tanpa mempertimbangkan kesejahteraan sopir.

"Kami tidak mencari untung besar, hanya ingin kerja dengan harga wajar. Saya sudah mengadu ke kantor dewan, tapi masih dalam proses. Kalau tidak ada titik temu, saya dan anggota paguyuban siap menurunkan 500 dump truk untuk aksi damai. Kami ingin harga kembali seperti dulu, Rp 210 ribu per rit. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM, jadi kenapa tambang seenaknya menaikkan harga?" katanya.

Sopir Menuntut Transparansi dan Keadilan

Para sopir menuntut adanya transparansi dalam penetapan harga tanah uruk serta kebijakan yang lebih adil. Mereka berharap pemerintah turun tangan untuk memastikan harga yang ditetapkan sesuai dengan kondisi ekonomi dan operasional di lapangan.

"Harga ini sangat memberatkan. Kami harus mengeluarkan banyak biaya untuk bahan bakar, perawatan kendaraan, dan kebutuhan lain. Kalau begini terus, kami bisa bangkrut," ujar sopir lainnya yang enggan disebutkan namanya.

Para sopir juga meminta agar ada regulasi yang jelas dalam penentuan harga tanah uruk agar mereka tidak terus-menerus dirugikan oleh keputusan sepihak dari para pengusaha tambang.

Menunggu Respons Pengusaha Tambang dan Pemerintah

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak persatuan pengusaha tambang Nganjuk terkait tuntutan para sopir.

Sementara itu, pihak pemerintah daerah juga belum memberikan pernyataan mengenai kemungkinan mediasi untuk meredakan konflik ini.

Aksi demonstrasi ini diperkirakan akan berdampak pada distribusi tanah uruk di berbagai proyek di Nganjuk dan sekitarnya. Jika tidak ada solusi yang segera diambil, bukan tidak mungkin aksi ini akan meluas.

Situasi masih berkembang, dan para sopir dump truk menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak mereka hingga tuntutan mereka didengar.